SBY Jangan Sembarang Asumsi Soal Kondisi TKI

Aktivis memprotes rencana pemerintah menyediakan HP bagi TKI

JAKARTA - Data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang disebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya 0,1 persen yang bermasalah di luar negeri dipertanyakan.

Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan data untuk memaparkan kondisi nyata TKI tidak bisa berasal dari asumsi semata.


"Itu perlu dipertanyakan (data) darimana? Kalau mau ngomong data dari data di lapangan jangan asumsi. Persoalan warga tidak bisa direduksi angka," kata Rieke saat berbincang dengan okezone, Rabu (15/12/2010) malam.

Politisi PDIP itu menambahkan  sebanyak tujuh ribu TKI di Malaysia terlilit persoalan hukum. Selain itu sebanyak 10 ribu pekerja rumah tangga (PRT) di negara yang belum menandatangani memoratorium masih bermasalah pada 2009. "Itu masalah. Artinya kalau mau bicara jangan keliatan dis-orentasi," tambahnya.

Seharusnya SBY, lanjut Rieke, memberikan solusi terkait persoalan TKI di tengah masalah Sumiati korban TKI yang di aniaya di Arab Saudi belum juga selesai. Pemerintah, kata dia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya yang bekerja diluar negeri. "Ini substansi penegakan hak asasi manusia," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, SBY mengungkapkan dari 4 Juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya 0,1 persen yang bermasalah di luar negeri. Berarti ada 99,1 persen TKI tidak ada masalah. Permasalahan itu di antaranya, keterlambatan pembayaran, perlakuan kurang baik sampai dengan kekersan fisik, hingga kekerasan seksual.

Kendati begitu SBY berpesan agar jumlah 0,1 persen ini tidak dianggap remeh. Bagaimanapun juga para TKI ini, sebut SBY adalah penghasil devisa negara. Karena itu, dia mengintruksikan kepada jajaran walikota dan bupati untuk lebih intens memperhatikan hal-hal terkait permasalahan TK